Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar Beragendakan Penjelasan Bupati Tanah Datar Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

TANAH DATAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar sidang Paripurna tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Sidang Berlangsung di Aula Gedung DPRD Tanah Datar pada Senin 26 Juni 2023 di Pagaruyung.

Baca juga: Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Resmi Dibentuk

Rapat Paripurna ini Dipimpin Olesh Ketua DPRD H.Rony Mulyadi Dt.Bungsu didampingi oleh Anton Yondra wakil Ketua Anton Yondra dan Saidini.

Rapat Paripurna ini Diikuti 22 Orang Anggota Fraksi, Forkopinda, Staf Ahli Bupati, Asisten II, Asisten III, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari Dan Undangan Lainnya.

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Hadir Rapat Paripurna agenda mendengarkan Pidato Presiden RI dalam Rangka HUT RI

Penjelasan Bupati Tanah Datar Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Berjalan Lancar.

Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra, SE.MM dalam menyampaikan laporan realisasi APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Baca juga: Sebanyak 8 Fraksi DPRD Menerima, Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 Menjadi Perda

Bupati Eka Putra, Menjelaskan Pemerintah Daerah (Pemda) menargetkan sebesar Rp. 1, 187 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp.1.173 triliun lebih atau 98, 86% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan dari PAD yang ditargetkan Rp.127, 5 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp.144, 5 miliar lebih atau 113, 30%.

Baca juga: Willy Aditya: Banyak Fraksi Tolak Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Sementara Pendapatan Transfer ditargetkan Rp.1, 055 triliun lebih, realisasi Rp.1.025 triliun lebih atau 97, 14%.

Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp. 4, 179 miliar lebih realisasinya sebesar Rp.3, 883 miliar lebih atau 92, 94%.

Baca juga: DPRD Tanah Datar Berikan 22 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Tahun 2022

Anggaran Belanja dari Belanja Operasional Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dianggarkan sebesar Rp.1, 288 miliar, realisasinya sebesar Rp.1, 186 miliar atau 92, 14%.

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp.1, 002 triliun lebih, realisasinya Rp.917, 8 miliar lebih atau 91, 56%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.122, 9 miliar realisasinya sebesar Rp.122, 2 miliar lebih atau 91, 34%.

Kemudian belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp.10, 2 miliar lebih realisasinya sebesar Rp.3 miliar lebih atau 29, 31 %, sedangkan Belanja Transfer dianggarkan Rp.152, 4 miliar lebih realisasinya sebesar Rp.153, 7 lebih.

Tiga Poin Anggaran Pembiayaan disampaikan , yakni penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto.

Penerimaan Pembiayaan, berupa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp.111, 5 miliar lebih dengan realisasinya 100%.

Baca juga: DPRD Tanah Datar Setujui LPj Pelaksanaan APBD 2022 Menjadi Perda

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi sebesar Rp.10, 599 miliar dengan realisasinya Rp.10, 525 miliar lebih atau 99, 31%.

Untuk Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp.100, 997 miliar lebih realisasinya Rp.101, 070 miliar lebih atau 100, 07%.

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat defisit anggaran sebesar Rp.13, 3 miliar lebih, dimana jika diakumulasikan dengan pembiayaan netto, maka diperoleh sisa pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp87, 7 miliar lebih.

Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang telah terjalin bersama sehingga Tanah Datar dapat meraih penghargaan-penghargaan yang cukup membanggakan selama ini, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Sumatra Barat.

Penghargaan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2022 dari BPK Perwakilan Sumbar yang diterima untuk ke 12 kalinya.

Baca juga: Christina Aryani: Pembahasan RUU Minol Perlu Dikawal

Di Segmen lain Ketua DPRD Ronny Mulyadi menyampaikan, nota penjelasan yang disampaikan Bupati akan dilajutkan dengan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi yang kemudian akan dilanjutkan lagi dengan tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi tersebut.

Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi akan Dilanjutkan Setelah Hari Ini.(JH)